“Tersangka melanggar Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air," kata Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawab di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (22/4/2014).
Menurut Martinus, kasus ini sudah ditangani Ditreskrimsus Polda Jabar sejak September 2013. Semula HH diperiksa sebagai saksi, dan baru pada awal Maret 2014 ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkaranya telah dikirim ke Kejati Jabar pada 26 Maret, namun dikembalikan karena harus dilengkapi.
“Kini Diskrimsus Polda Jabar sedang melakukan penyidikan ulang, dan diperkirakan dalam dua minggu kedepan sudah selesai,” katanya.
Menurut Martinus, PT Kahatex dianggap membangun jembatan ilegal sepanjang 100 meter dan lebar 7 meter berdasarkan analisis Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumedang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan PSDA Jabar. Keberadaan jembatan itu memicu debit air yang melintasi Sungai Cikijing tersumbat sehingga mengakibatkan air meluber menggenangi ruas Jalan Raya Rancaekek. Dampak dari banjir tersebut sering mengakibatkan jalur lalu lintas Bandung-Garut-Tasikmalaya terputus.
Pihak Kahatex menyatakan tidak akan menentang penetapan tersangka oleh Polda Jabar. Namun tidak memahami dianggap membangunan jembatan secara illegal, karena sudah mengantongi izin dari pemerintah desa setempat.
“Saluran air di dalam Kahatex merupakan milik desa,” kata Ludy, Humas Kahatex.
Ia juga membantah bahwa Kahatexlah yang menyebabkan banjir di Rancaekek. "Dari 27 industri yang berada di sini, mengapa hanya Kahatex yang disalahkan? Bagaimana dengan industri lainnya? Kami hanya meminta keadilan," katanya. (kpm)
Tidak ada komentar: