Menurut Koordinator Pokja Pengendali Program Bantuan Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sri Kusumastuti, program BSM ini diharuskan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat utama.
"Dengan skema ini siswa yang masuk rumah tangga kategori miskin dan memiliki anak usia sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, berhak mendapatkan program ini," kata Sri, dalam diskusi, 'Mekanisme Bantuan Siswa Miskin Melalui Kartu Perlindungan Sosial, di Bandung, Senin (26/8).
Jika sudah terdaftar dalam KPS, keluarga yang sudah terdaftar datang ke sekolah atau tempat di mana siswa namanya tercantum dan dapat menukarkannya dengan nominal yang sudah ditentukan.
"Syaratnya bawa saja KPS, Kartu Keluarga dan tanda pengenal," jelasnya.
Adapun besaran BSM yang akan diterima siswa, kata dia, siswa SD/MI itu Rp 225 ribu per semester, untuk SMP/Mts Rp 375 ribu per semester dan untuk SMA/SMK/MA Rp 500 ribu per semester.
Bagi keluarga miskin yang tidak mendapatkan KPS dari pemerintah, kepala sekolah dapat mengusulkan penerima BSM untuk dimasukan ke dalam formulir rekapitulasi usulan.
Dia menambahkan, siswa calon penerima BSM di luar mekanisme KPS ini setidaknya harus memenuhi syarat bahwa orang tua siswa terdaftar sebagai peserta program keluarga harapan, siswa terancam putus sekolah, yatim piatu, berasal dari korban musibah, kelainan fisik, berasal atau dari rumah tangga miskin atau memiliki tiga saudara yang berusia di bawah 18 tahun. (r22)
Tidak ada komentar: