"Untuk kasus dugaan korupsi dana makan minum Purwakarta sekarang terus kita dalami. Ini memang menjadi prioritas kami. Mudah-mudahan tahun depan (2014) sudah rampung," kata Kajati Jabar Joko Subagyo di Bandung, Selasa (31/12/2013).
Menurut Joko, pihaknya tidak akan main-main dalam menangani perkara, terutama kasus tindak pidana korupsi. Sebab kasus korupsi sudah menjadi atensi semua pihak untuk diberantas.
Disinggung apakah penyidik akan menetapkan tersangka baru pada kasus ini, menurut Joko peluang ke arah itu sangat terbuka. Yang jelas kata Joko, proses pendalaman kasus ini bisa mengarah pada adanya tersangka baru.
"Untuk penetapan tersangka lain, kita sedang pendalaman dulu. Yang pasti sudah banyak petunjuk yang kita dapatkan. Apakah ada calon tersangka lain, nanti kita lihat kedepan saat gelar perkara khusus kasus ini," ujar Joko.
Kasus ini mulai muncul setelah adanya laporan hasil Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat Nomor 40B/S/XIV.11 XIV.11.3/06/2007 mengenai laporan keuangan Pemda Purwakarta tahun anggaran 2006 tertanggal 4 Juni 2007.
Dalam laporan itu dijelaskan, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta pada anggaran 2006, hanya mengalokasikan Anggaran Belanja Administrasi Umum untuk dana makan dan minum harian sebesar Rp 2,75 miliar
Pada laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan kepatuhan BPK RI itu disebutkan bahwa pencairan dana mamin kepada CV YC (pemborong) dari Setda Kabupaten Purwakarta pada tahun 2006 mencapai Rp 12,5 miliar.
Sementara hasil konfirmasi BPK kepada CV YC yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tertanggal 27 April 2007, terungkap bahwa pemesanan mamin dari Pemkab Purwakarta hanya Rp 944 juta. (w22)
Tidak ada komentar: