SEJUMLAH kader partai politik terbukti terlibat kasus korupsi. Dalam catatan saya, kasus korupsi yang dilakukan kader partai politik dan menjadi stigma di masyarakat antara lain adalah kader partai Demokrat dengan kasus pembangunan sarana olahraga di Hambalang Bogor dan kasus pembangunan Wisma Atlet di Palembang.
Kasus ini melibatkan mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum (tersangka dan belum ditahan). Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng yang juga mantan anggota Dewan Pembina PD (tersangka dan ditahan). Mantan Bendahara PD M Nazaruddin (divonis 7 tahun) dan mantan Wasekjen PD, Angelina Sondakh (divonis 4 tahun).
Di tubuh Partai Golkar, stigma partai sebagai partai korup ditandai dengan kasus pengadaan kitab suci Al Quran di Kementrian Agama. Kasus ini melibatkan kader partai Golkar, Zulkarnaen Djabar. Anggota DPR Partai Golkar daerah pemilihan Jabar V ini divonis 15 tahun penjara. Putranya Dendy yang juga kader Partai Golkar juga divonis 15 tahun penjar.
Stigma korup di tubuh partai ini juga terjadi saat kasus tertangkap tangannya M Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kasus suap Pilkada Bupati Lebak. Akil sebelum menjadi Ketua MK adalah kader partai Golkar dan pernah tiga periode menjadi anggota DPR. Kasus suap dalam sengketa Pilkada Bupati Lebak ini juga melibatkan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan). Wawan adalah adik Gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah. KPK menduga, Ratu Atut Choisyah ikut ambil bagian dalam proses terjadi suap kepada M Akil Mochtar.
Selain Gubernur Banten, Ratu Atut adalah tokoh perempuan Partai Golkar. Masih dalam kaitan kasus ini, Partai Golkar juga distigmakan sebagai partai korup, karena Chairun Nisa, tokoh wanita Patai Golkar Kalimantan Tengah ini adalah juga anggota DPR Partai Golkar. Chairun Nisa diduga ikut terlibat dalam kasus suap sengketa Pilkada Bupati Gunung Mas, Kalteng.
Partai politik lain yang juga mendapat stigma sebagai partai korup adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai terlibat dalam kasus impor sapi. Presiden PKS M Lutfhi Hassan ditangkap dan saat ini sedang menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bersama M Lutfhi Hassan, juga dijadikan tersangka Fathanah, orang dekat Lufhi Hassan dan sering berhubungan baik dengan politisi PKS.
Dalam kasus impor sapi ini, stigma PKS semakin tinggi saat kasus ini digelar di persidangan. Sejumlah kader partai seperti Menteri Pertanian Suswono berkali-kali dihadirkan sebagai saksi di pengadilan Tipikor. Hal yang sama juga terjadi pada diri Anis Matta (Sekjen PKS yang kini menjadi Presiden PKS) serta Hilmy Aminuddin, Ketua Dewan Syuro PKS.
Stigma korup juga dicap kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). KPK menyatakan 15 kader partai ini terlibat dalam kasus korupsi pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) di antaranya Panda Nababan, Dudhi Makmun Murod, Agus Chondro dan Willem Tutuarima. Stigma PDIP sebagai partai korup juga berkembang di daerah-daerah setelah sejumlah kadernya yang menjabat sebagai bupati/walkota hingga gubernur dicokok KPK karena terlibat kasus korupsi.
Kata "stigma" dalam istilah ilmu sosial, yaitu tanda bahwa seseorang atau kelompok dianggap ternoda dan karenanya mempunyai watak yang tercela, misalnya seorang bekas narapidana yang terlibat kriminal dan korupsi dan dianggap tidak layak dipercayai dan dihormati. Stigma sosial juga berarti tidak diterimanya seseorang atau kelompok pada suatu komunitas atau wilayah karena kepercayaan bahwa orang atau kelompok tersebut melawan norma yang ada.
Stigma sosial sering menyebabkan pengucilan seseorang ataupun kelompok. (Kurzban, R., & Leary, M. R. (2001). Evolutionary Origins of Stigmatization: The Functions of Social Exclusion. Psychological Bulletin 127: 187-208).
Berdampak Negatif
Stigma yang melekat pada partai politik korup diyakini akan berdampak pada partai politik tersebut. Sejumlah survei dan jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei antara lain menggambarkan dampak tersebut. Pemberitaan yang gencar terhadap kasus korupsi yang melanda kader Partai Demokrat membuat tingkat elektabilitas partai ini menurun drastis.
Survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pada 2 September 2013 merilis jika pemilu dilakukan saat itu, maka perolehan suara Partai Demokrat hanya sekitar 8,9 persen. Padahal pada pemilu legislatif 2009, Partai Demokrat adalah pemenang, dengan perolehan suara 21.703.137 suara atau 20,85 persen.
Riset yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) mengungkap, Partai Demokrat dan PKS harus bekerja lebih keras untuk meraih simpati masyarakat. Dalam survei yang dilakukan pada Juli lalu, Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis peringkat perolehan suara jika pemilu legislatif dilakukan saat itu.
Kedua partai itu menempati urutan paling buncit dalam deretan partai peserta Pemilu 2014 yang dianggap masyarakat bersih. Sesuai dengan hasil survei lembaga tersebut, Demokrat dan PKS sama-sama hanya dipercaya 0,6 persen publik bahwa mereka masih merupakan partai bersih.
Sementara survei terhadap Partai Golkar dan PDI Perjuangan, cenderung stagnan. Penyebabnya adalah kemampuan partai tersebut mengelola stigma partai korup yang muncul di masyarakat. Kasus yang menimpa kader Partai Golkar dalam kasus pengadaan kitab suci Al Quran di Kementerian Agama tdak menjadi melebar dan berkepanjangan.
Pemberitaan persidangan kasus ini berhasil ‘dikelola’ dengan baik dan tidak melebar dan berkepanjangan. Sempat kasus ini membawa-bawa nama politisi Partai Golkar lain seperti Priyo Budi Santoso, namun upaya ini gagal, dan kasus korupsi yang dahsyat ini mampu dilokalisir hanya sampai pada Zulkarnaen Djabar.
Bagaimana dengan PDI-P. Partai ini cenderung terselamatkan dari stigma sebagai partai korup, karena kemenangan Jokowi merebut posisi Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Bagi masyarakat sosok Jokowi menjadi simbol dan tokoh baru, sebagai tokoh yang membela wong cilik dan ini sangat menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Keutungan Bagi Partai Lain.
Jika hasil dari berbagai survei tersebut mendekati kenyataan, maka kondisi ini sangat menguntungkan partai peserta pemilu 2014 yang dinilai tidak terstigma sebagai partai korup, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, serta tiga partai peserta pemilu yang baru yakni, Partai Nasdem, PKPI dan PBB.
Penurunan drastis perolehan suara Partai Demokrat (PD) dan PKS menjadikan persentase suara yang akan diperebutkan mencapai 20 persen. 80 persen suara pada Pemilu 2014 merupakan angka optimis yang sudah ditetapkan pemilih dan sebagian besar adalah simpatisan dan pemilih loyal.
Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah melakukan berbagai upaya ‘kampanye’ serta konsolidasi dan peran dinamis Hatta Radjasa diperkirakan akan mampu meraih keutungan yang lebih besar ketimbang partai lain. Urutan kedua dan ketiga akan ditempati Partai Gerindra dan Partai Hanura. Kedua partai ini secara intens memanfaatkan media untuk mendekati pemilih. Prabowo Subianto yang setiap saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah membuat eletabilitas partai Gerindra dan Prabowo meningkat, sementara Partai Hanura pun akan meraih keutungan, namun akselerasinya tidak sebesar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra.
Kehadiran kontroversial Harry Tanoesubroto sebagai calon presiden dianggap masyarakat sebagai upaya untuk defence terhadap berbagai stigma yang ada di dalam dirinya.Sementara partai lain seperti, PKB, PBB, PKPI dan Partai Nasdem, meski belum terstigma sebagai partai korup, masih akan diuji dalam beberapa bulan terakhir sebelum Pemilu Legislatif 2014, April mendatang. (sumber: inilah.com)
* Saor Simanjuntak, Praktsi Media, Alumni Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Jakarta
Tidak ada komentar: