"Apabila diperlukan bantuan dan itu porsi kita, kita siap membantu," kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol, Suhardi Alius, usai menghadiri HUT ke-68 TNI di Lapangan Gasibu Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/5/2013).
Suhardi menuturkan, pihaknya hingga kini belum mendapat permintaan bantuan dari KPK dan berkoordinasi dengan Polda Banten. "Urusan itu (pencekalan Atut) merupakan kewenangan KPK. Polda Jabar intinya bakal bersikap setelah KPK meminta bantuan. Kalau memang ada korelasinya, ya dibantu," ujar Suhardi.
KPK mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pergi ke luar negeri terkait dengan kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak.
"KPK mengirim surat cegah untuk penanganan perkara pilkada di Lebak, atas nama Ratu Atut Chosiyah untuk enam bulan ke depan, maksudnya agar sewaktu-waktu yang bersangkutan dimntai keterangan, tidak sedang berada di luar negeri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat 4 Oktober.
Selain karena Kabupaten Lebak berada dalam Provinsi Banten, KPK juga sudah menetapkan adik Atut, Tubagus Chaery Wardhana yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani itu sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus yang sama.
"Hubungan darah tidak terkait dengan kasus, pencegahan Atut ini berkaitan dengan kasus yang disidik KPK, berkaitan dengan Lebak, tapi saya tidak tahu detailnya," tukas Johan.
Pascaputusan pencekalan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak terlihat di rumah dinas di Cipocok, Serang, Banten. Ratu Atut dicekal ke luar negeri oleh KPK terkait kasus suap Ketua MK Akil Mochtar.
Penjagaan ketat justru terjadi di rumah Atut di Jalan Bhayangkara 51, Serang, Banten. Penjaga rumah melarang sembarang orang masuk. Di halaman hingga teras, terlihat penuh satuan keamanan.
Atut juga tidak terlihat di rumah mewahnya di Jalan Suryalaya 4, Kota Bandung, Jabar. Rumah ini hanya ditempati pembantu dan dijaga satpam. Dua mobil bermereknya tampak terparkir di garasi. Atut hanya datang ke rumah di Bandung ketika ada undangan dari Pemprov Jabar. (tim)
Tidak ada komentar: